Author Avatar

admin

0

Share post:

“Jasa Pemasangan Rabung Spandek Profesional di Medan

Info : Klik Jasa Pemasangan Rabung Spandek Profesional di Medan

Jasa

Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Untuk memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[25]

  1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Surat Izin Tempat Usaha;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013;
  9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
  10. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  11. Pernyataan kesanggupan:
  12. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  13. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  14. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  15. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan; (dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran X Permentan 98/2013)
  16. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (100.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit[26]), dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013.
Baca Juga :  Alasan DisebutĀ Besi StainlessĀ 

Tata Cara Perizinannya Sendiri adalah Sebagai Berikut

  1. Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;[27]
  2. Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.[28]
  3. Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintah daerah setempat selama 30 hari sesuai kewenangan.[29]
  4. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.[30]
  5. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu 30 hari di atas, melakukan kajian paling lambat 10 hari kerja.[31]
  6. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.[32] 7. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan website pemerintah daerah setempat.[33]

Untuk jasa pembuatan pabrik sawit hubungi kami di Wa 08126067928

Info Lainnya : Klik Jasa Pemasangan Rabung Spandek Profesional di Medan

Izin Usaha Pabrikasi Sawit
Pagar Sebagai Estetika Ataukah Simbol Permusuhan?

Leave a Comment