Author Avatar

admin

0

Share post:

“Jasa Pembuatan Steger/Perancah Berkualitas di Medan

Info : Klik Jasa Pembuatan Steger/Perancah Berkualitas di Medan

Jasa

Cara Pendaftaran Izin Usaha Pabrikasi Sawit

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas Kurang dari 25 Hektar:

  1. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.[7]
  2. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)[8] yang berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.[9] Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas 25 Hektar atau Lebih:

Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (“IUP-B”)[10] yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundangundangan.[11] Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.[12]

  1. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari 5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam: a. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran tersebut paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.[13]
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)[14] yang berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.[15]
  3. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam: Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (“IUP-P”)[16], yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.[17]

Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

  1. Merupakan Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih yang wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.[18]
  2. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (“IUP”)[19] yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundangundangan.[20] Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:[21]
  3. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota;
  4. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[22]
Baca Juga :  Alasan Pakai Teralis Pintu

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Surat Izin Tempat Usaha;

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;

9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

10. Pernyataan kesanggupan:

  1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; (dengan menggunakan format pernyataan dalam Lampiran X Permentan 98/2013)
  5. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (40.000 hektar untuk perkebunan kelapa[23]), dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013.

Untuk jasa pembuatan pabrikasi hubungi kami di Wa 08126067928

Info Lainnya : Klik Jasa Pembuatan Steger/Perancah Berkualitas di Medan

Membangun Pabrik atau  Perkebunan Kelapa Sawit
Tata Cara Izin Usaha Perkebunan Sawit

Leave a Comment